Tugas Tulisan Bebas-2

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Untuk mendirikan perusahaan, berikut adalah data-data yang perlu Anda siapkan:

a)      Opsi Nama Perusahaan (Minimal 3)

b)      Bidang Usaha

c)      Domisili Perusahaan

d)     Nama-Nama Pemegang Saham & KTP 

e)      Komposisi Pemegang Saham

f)       Modal Dasar Perusahaan(Minimal Rp51.000.000)

g)      Modal Disetor (Minimal Rp51.000.000)

h)      Susunan Direksi dan Komisaris

i)        KTP Direktur dan Komisaris

j)        NPWP Direktur

k)      Fasfoto 3x4 2 lembar

Berikut adalah 5 langkah utama atau proses pendirian perusahaan. 

-Pertama, membuat akte perusahaan

Karena perusahaan berbadan hukum maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan Anda. Biasanya akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, modal dasar, modal disetor, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris.

-Kedua, mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha.

Ini Anda dapatkan dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan Anda berdomisili. Berdasarkan surat ini, Camat mengeluarkan surat keterangan yang sama.

Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, Anda memerlukan salinan akte perusahaan Anda. Selain itu, petugas kelurahan kadang atau sering juga menanya apakah tempat usaha disewa atau milik sendiri. Bila disewa, mereka menanya copy perjanjian sewa menyewa. Bila milik sendiri, mereka meminta copy sertifikat tanah dan IMB. Kadang, ada juga yang minta copy bukti bayar PBB- apakah sudah lunas atau tidak.

Biasanya, mengurus sk domisili dipungut biaya administrasi. Biaya administrasi ini bervariasi dari satu kelurahan ke kelurahan lain,

-Ketiga, mengurus NPWP perusahaan.

Untuk mendirikan aperusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. Untuk mendapatkan NPWP, Anda memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili.

Ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah tertentu meminta copy SK Menteri tentang Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan. Ada juga yang hanya meminta akte dan sk domisili.

Biasanya pembuatan NPWP hanya butuh 1/2 jam. Bila Anda memasukkan berkas di pagi hari ke kantor pajak, pagi itu juga Anda bisa  mendapat NPWP.

-Keempat, mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM.

Untuk mendapatkan ini, diperlukan salinan akte perusahaan dan Surat Keterangan Domisili.

-Kelima, mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).

SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan PT agar perusahaan Anda bisa beroperasi.

Mengurus SIUP relatif sama di berbagai tempat.

-Keenam, mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

TDP merupakan bagian dari proses pendirian perusahaan. Biasanya ini diurus setelah Anda mendapatkan SIUP. Pada pemda tertentu, Anda dapat mengurus SIUP dn TDP sekaligus. Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah.

Itulah langkah-langkah utama untuk mendirikan perusahaan di republik ini secara umum.

Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) merupakan pemberian izin tempat usaha yang kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan Surat Izin Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di likasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkunagan. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonantie) harus diperpanjang atau dadaftar setiap lima tahun sekali.

Langkah-langkah buntuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO), yaitu sebagai berikut.

a. Membuat surat izin tetangga

b. Membuat surat keterangan domisili perusahaan

Dokumen yang diperlukan untuk membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO), antara lain :

1. Fotocopy KTP permohonan

2. Foto permohonan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 buah

3. Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani

4. Fotocopy pelunasan PBB tahun berjalan

5. Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

6. Fotocopy sertifikat tanah atau akta tanah

7. Denah lokasi tempat usaha

8. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (Izin Tetangga) yang diketahui RT/RW

9. Izin sewa atau kontrak

10. Surat keterangan domisili perusahaan

11. Fotocopy akta pendirian perusahaan dari notaris

12. Berita acara pemeriksaan lapangan

1.      Membuat Nomor Rekening Perusahaan

Sebelum membuat akta pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan berapa presentase saham masing-masing pemilik. Oleh sebab itu harus melakukan hal berikut ini.

1.      Membuat nomor rekening atas nama perusahaan

2.      Melakukan setoran modal

3.      Menyerahkan bukti setoran

2.      Membuat Nama Logo dan Merek Perusahaan

Anda harus merancang dan mendesign identitas dari usaha terlebih dahulu, yang meliputi

1.      Nama perusahaan

2.      Logo perusahaan

3.      Alamat perusahaan

4.      Kartu nama dan tag line (slogan)

5.      Kop surat dan dokumen-dokumen lainnya

6.      Stempel perusahaan

7.      Maksud dan tujuan usaha

8.      Jumlah usaha

9.      Susunan direksi dan komisaris (khusus untuk PT)

3.      Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu maupun pemilik perusahaan harus mempunyai Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP). Apabila omset penjualan mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu diwajibkan mendaftarkan perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaknnya.

4.      Membuat Akta Pendirian Perusahaan

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat dihadapan notaries. Hal ini bertujuan untuk :

1.      Menghindari terjadinya perselisihan

2.      Memberikan penjelasan status kepemilikan perusahaan

3.      Mencantumkan nilai saham (Presentase kepemilikan)

4.      Mengetahui besarnya modal

Surat perizinan yang hanya ditandatangani diatas materai oleh RT/RW dianggap kuarang sah dihadapan hukum.

Untuk membuat akta pendirian perusahaan diperlukan dokumen-dokumen berikut :

1.      Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pendiri

2.      Fotocopy Kartu Keluaraga (KK)

3.      Fotocopy NPWP penanggung jawab

4.      Foto penenggumng jawab pwerusahaan ukuran 3 x 4

5.      Fotocopy lunas PBB tahun terakhir

6.      Fotocopy surat kontrakan/ sewa kantor

7.      Surat ketarangan domisili dari pengelola gadung

8.      Surat keterangan domisili dari RT/RW

9.      Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, dan komputer)

Setalah mendapatkan akta pendirian perusahaan, harus mendaftarkan dan mengesahkan perusahaan ke kementrian terkait, yaitu :

1.      Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

2.      Kementrian tenaga Kerja

3.      Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan

4.      Kementrian Pekerjaan Umum

4.   Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tantang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarakan instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat/domisili perusahaan. SIUP dapat di berikan kepada para wirausaha baik perseorangan, CV, Pt, BUMN, firma, ataupun koperasi.

1.      Pengklasifikasian SIUP

SIUP dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1) SIUP Kecil

2) SIUP Menengah

3) SIUP Besar

      *Prosedur permohonan SIUP

1) Permohonan SIUP menengah dan SIUP kecil

2) Permohonan SIUP besar

2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Perusahaan baik PT, CV, koperasai maupun perseorangan harus membawa dokumen yang lengkap beserta copynya untuk pengurusan SIUP ke Dinas Perindustriandan Perdagangan kota/ kabupaten. Dokumen yang diperlukan antara lain :

1. Fotocopy akta notaris pendirian perusahaan

2. Fotocopy SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Fotocopy NPWP

4. Fotocopy KTP pemilik

5. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

6. Fotocopy KK

7. Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan

8. Fotocopy surat kontrak/ sewa

9. Foto direktur utama/ pimpinan perusahaan ukuran 3 x 4

10. Neraca perusahaan

5.      Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah daftar catatatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan/ badan usaha talah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tantang wajib daftar. Berdasarkan pasal 38 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Munusia Republik Indonesia, harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negara sesuai domisili perusahaan, kemudian diumumkan melalui Berita Negara.

      1.  Hal-hal yang perlu di daftarkan

1) Akta pendirian perusahaan

2) Akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

3) Akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Mentri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indinesia.

2.      Prosedur permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1)  Permohonan  Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berupa PT dan yayasan harus mendapatkn pengesahaan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan hak Asai Manusia terlebih dahulu.

2)  Perusahaan mengambil formulir permihonan permohonan TDP

3)  Perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai dangan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.286/Kep/II/85.

4) Petugas kantor pendaftaran perusahaan

3.      Dokumen-dokmen yang diperlukan untuk pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), antara lain :

1) Untuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV)/ Firma (Fa) dan Koperasi adalah sebagai berikut.

1.      Formulir Isian

2.      Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan

3.      Fotocopy Pengesahaan Akta

4.      Asli dan Fotocopy Pengesahaan Akta Pendirian

5.      Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan

6.      Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha

7.      Nomor Pokok Wajib Pajak

8.      Fotocopy SIUP

9.      Fotocopy KTP

10.  Fotocopy akta Pendirian dan Pengesahan

11.  Fotocopy KTP penanggung jawab koperasi

12.  Bukti setor biaya administrasi

13.  Fotocopy paspor jika pemilik WNA

2) Perusahaan Perorangan (PO)

1.      Formulr Isian

2.      Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan

3.      Fotocopy SIUP

4.      Fotocopy KTP penanggung jawab

5.      Fotocopy NPWP

6.      Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SIUP)

6.      Membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Analisis Mengenai Dampak lingkunagan (AMDAL) adalah hasil kajian mengenai dampak penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di indonesia.

1.      Fungsi AMDAL

AMDAL digunakan untuk :

1)   Memberikan masukan erhadp penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

2)   Memberikan informasi kepada masyarakat

3)   Bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah.

4)   Membantu proses pengambilan kerutusan

5)   Memberikan masukan terhadap penyusunandesain

      2.   Dasar Hukum AMDAL

Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum AMDAL adalah :

1)  Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL

2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 mengenai Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3)  Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 mengenai Pengendalian Pencemaran Air.

4)  Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL.

5)  Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 mengenai Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

6) Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup No. B. 2335/MENLH/12/93, No. B. 2347/MENLH/12/93 mengenai kreteria usaha wajib AMDAL.

7)  Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 mengenai tata ruang.

2.      Dokumen Yang Diperlukan Dalam Pengurusan AMDAL

Dalam pengurusan AMDAL, dokumen yang diperlukan adalah fotocopy NPWP, TDP, KTP, SITU, dan denah lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

2. Proses Perizinan Pada perusahaan
Pengertian

Dalam Pasal 1 huruf  b UU No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan menjelaskan pengertian dari perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dari pengertian diatas dapat diambil pokok bahasan bahwa perusahaan :

a.       Badan usaha berbadan hukum
b.       Kegiatan dalam bidang ekonomi
c.       Bersifat terus menerus
d.       Terang -terangan
e.        Keuntungan dan/atau laba
f.        Pembukuan

Sebelum melakukan kegiatan ekonomi pada suatu perusahaan, tentunya harus ada suatu proses perizinan yang mendahuluinya. Proses perizinan inilah yang akan di bahas.

Tahap-tahap perizinan

1.      Akta Pendirian perusahaan

Akta pendirian perusahaan adalah akta otentik, yaitu salah satu bentuk legalitas perusahaan yang di buat di muka notaries, pejabat umum yang di beri wewenang untuk itu oleh Undang-undang. Pada akta pendirian harus memuat Anggaran Dasar Perusahaan yang berisi beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. secara formal memuat judul, nomor, tempat, hari dan tanggal pembuatan dan penandatanganan akta pendirian

a.       secara materiil memuat tentang  :
b.       pendiri/pihak-pihak pendiri
c.       perusahaan
d.       usaha perusahaan
e.       hubungan perusahaan
f.        cara penyelesaian jika terjadi sengketa

2.      Nama Perusahaan

Di indonesia menganut beberapa azas tentang pemberian nama suatu perusahaan. Azas -azas tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut :

a.       pembaharuan nama perusahaan dengan nama pribadi
b.       pembaharuan bentuk hukum perusahaan dengan nama pribadi
c.       larangan memakai ama perusahaan orang lain
d.       larangan memakai merek orang lain
e.       larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan

DAFTAR PUSTAKA

http://www.putra-putri-indonesia.com/mendirikan-perusahaan.html

http://rikahandayani374.blogspot.com/2013/01/prosedur-mendirikan-perusahaan.html